Selasa, 26 Maret 2013

Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertahanan (KKP) Terhadap Kuallitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Di Kantor Pertahanan Kota Bandung



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Reformasi pada tahun 1998 mengawali lengsernya kepemimpinan Orde Baru. Reformasi memberikan kelonggaran bagi sistem pemerintahan yang lepas kontrol. Pemisahan kekuasaan menciptakan penguasa-penguasa lokal disetiap daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan saat ini semakin meningkat, hal tersebut mendorong Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk menemukan dan memahami cara yang profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan dibidang pertanahan. Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena tanah memberikan kehidupan yang begitu besar bagi manusia. Aktivitas manusia seharihari tidak dapat lepas dari fungsi dan manfaat tanah yang dapat kita rasakan sekarang ini, dimana tanah yang diatasnya didirikan bangunan untuk tempat tinggal kita. Masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harus dihadapi karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, salah satunya adalah bukti kepemilikan atas tanah, hal tersebut dikarenakan tanah merupakan harta yang sangat berharga yang dapat menjadi permasalah atau pertikaian dikemudian hari apabila tidak mempunyai bukti kuat atas tanah yang kita miliki. Masalah pertanahan adalah masalah pertambahan penduduk dimana setiap tahun jumlah penduduk selalu bertambah. Setiap manusia yang hidup ingin mempunyai tanah sendiri sedangkan jumlah tanah yang ada tidak akan bertambah atau tetap. Pelayanan sertifikasi tanah awalnya dilaksanakan secara manual dan pengukuran bidang tanah masih menggunakan tangan sebagai ukuran (depa), serta penulisan sertifikasi masih menggunakan tangan dan diketik menggunakan mesin tik. Proses inilah yang memakan waktu cukup lama, sehingga proses pembuatan sertifikasi tanah sering kali lamban dan tidak efisien, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk mempermudah serta mempercepat dalam proses pembuatan akta tanah. Banyaknya permasalahan pertanahan baik dalam proses penyediaannya, terlebih dalam hubungannya dengan status penggunaan tanah dengan berbagai perubahannya, maka akan berakibat pula pada semakin kompleksnya permasalahan dalam proses pelayanan dibidang pertanahan. Pemasalahan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya permintaan pelayanan dan dilain pihak aparat pertanahan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara cepat, benar, murah, tepat waktu, memuaskan dan menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat agar mendaftarkan tanahnya sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah itu diwajibkan bagi pemegang hak atas tanahnya jika tidak didaftarkan sewaktuwaktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut. Pembenahan pelayanan birokrasi yang selama ini cenderung dicitrakan jelek terus menjadi masalah baik ditingkat publik maupun dilingkungan pemerintahan itu sendiri. Tuntutan akan perbaikan pelayanan publik mendorong Pemerintah agar konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan prima kepada publik. Sedangkan ditingkat pemerintahan sendiri, harus diakui pula bahwa secara legal formal pembenahan pelayanan publik terus mendapat perhatian khusus. Perkembangan zaman telah membawa perubahan dalam proses pelayanan pertanahan. Selaras dengan berjalannya waktu dan memasuki era teknologi informasi, maka Badan Pertanahan Nasional telah berkembang dengan sangat pesat, yaitu meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang sangat canggih. Pelayanan pertanahan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan menggunakan komputer, mulai dari informasi sampai pada hasil produk akhir berupa surat keputusan ataupun sertifikat hak atas tanah. Dikeluarkannya tertib Perpres No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Implementisinya dari Perpres No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April juga telah diterbitkan SK KBPN No. 3 dan N0. 4 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Tata Kerja kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, dimana Struktur Badan Pertanahan Nasional berkembang, sehingga Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional di Tingkat Pusat, Kantor wilayah dan Kantor pertanahan agak berbeda dengan sebelumnya, salah satunya adalah adanya Struktur Pusat Data dan Informasi pertahanan yang dipimpin oleh eselon II. Pembentukan struktur baru ini bertujuan untuk memfokuskan pemanfaatan teknologi sistem data base dibidang pertanahan. Khususnya dalam pengembangan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan. Kegiatan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan merupakan kegiatan sistem komputerisasi terpadu dijajaran Badan Pertanahan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan standarisasi pelayanan pertanahan. Tujuan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan adalah untuk menjamin penggunaan informasi pertanahan bagi para stakeholder (aparatur) Kantor Pertanahan Kota Bandung, monitoring pelayanan, dan mencetak semua laporan Daftar Isian (DI). Bentuk aplikasi data pelaporan dan penyebaran informasi untuk kepentingan internal maupun eksternal dimasukan ke dalam komputer secara bertahap dan data tersebut masuk ke dalam pengolahan data Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan untuk diolah. Dukungan teknologi informasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung menjadi sangat penting untuk memberikan pelayanan secara cepat dan aman dalam proses pembuatan, pengukuran, pengurusan, pendaftaran dan lainnya guna pembuatan sertifikasi tanah yang bersangkutan dengan masalah pertanahan. Prinsip-prinsip yang memberikan dukungan tersebut, melalui rancang bangun, alur data dan proses akhir pada rancangan infrastruktur kemudian dibuat dan dikembangkanlah Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan. Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan dalam implementasinya terdiri dari adanya
komponen yang berupa aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan dengan menggunakan sistem komputer yang memberikan berbagai informasi pertanahan khususnya tentang pembuatan sertifikasi tanah. Komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: aplikasi Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan dibangun dalam rangka pelayanan tentang segala urusan yang menyangkut pertanahan diantaranya, bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah guna pembuatan sertifikasi tanah. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini difokuskan pada permasalahan-permasalahan mengenai kualitas pelayanan sertifikasi tanah yang dirasakan oleh masyarakat dalam pembuatan sertifikasi tanah, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Terhadap Kualitas Pelayanan
Sertifikasi Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Bandung"

Ditulis Oleh : Angga Eka Patria // 01.19
Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar